Perlawanan terhadap rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang diinisiasi oleh pemerintah sebelumnya ini telah menjadi topik hangat dalam politik Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang menunjukkan sikap tegas dalam menolak rencana pengalihan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dalam acara Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Pernyataan dari Sohibul menegaskan bahwa fraksi PKS di DPR sebenarnya telah secara konsisten menolak pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sejak awal. PKS berencana untuk terus mengampanyekan penolakan terhadap IKN tersebut pada masa kampanye sebagai upaya untuk menyuarakan gagasan yang mereka usung.
PKS mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang mereka anggap akan berdampak serius terhadap aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur Jakarta sebagai pusat administrasi negara.
Pernyataan ini juga menggarisbawahi pandangan bahwa Ibu Kota Negara telah ditetapkan dalam undang-undang, menegaskan bahwa siapapun yang memimpin harus mematuhi keputusan tersebut. Namun, beberapa pihak menyoroti bahwa janji-janji terkait IKN yang disuarakan PKS mungkin hanya merupakan strategi politik semata untuk memperoleh dukungan elektoral tanpa jaminan realisasi yang pasti.
Menurut Emrus Sihombing, seorang Pengamat Komunikasi, langkah pembangunan terus-menerus terhadap Ibu Kota Negara (IKN) adalah hal yang sangat positif, tanpa memandang siapapun presidennya. Dia menekankan bahwa IKN mencerminkan identitas atau gambaran Indonesia yang diharapkan, yaitu sebagai ibu kota yang hijau, bersih, dan cerdas. Hal ini dianggap sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan visi membangun ibu kota yang ramah lingkungan, modern, dan cerdas dengan menggunakan teknologi digital, yang pada akhirnya membawa harapan akan masa depan yang cerah bagi negara ini.
“Jadi saya pikir IKN adalah sebuah Ibu Kota Negara suatu hal Pembangunan yang menurut saya bagus sekali, kenapa saya mengatakan begitu? Jakarta tidak lagi kota yang baik sebagai ibu kota negara kita setelah kita merdeka 70th lebih. Jakarta begitu penuh, begitu tercemar udaranya. Lihat itu lingkungan di Jakarta misalnya kali ciliwung yang banjir.” ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (28/11)
Emrus Sihombing juga mengungkapkan pandangan partai politik atau pemimpin seharusnya bertanggung jawab terhadap janji politik yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap mandat undang-undang seperti Ibu Kota Negara (IKN). Meskipun suatu keputusan sudah diatur dalam undang-undang, masih mungkin untuk direvisi setelah pemilihan umum berlangsung. Namun, sebagai seorang pengamat dan warga negara, pendapatnya adalah pentingnya melanjutkan rencana IKN untuk memiliki ibu kota yang sebanding dengan kota internasional.
Dalam pandangan PKS, perlawanan terhadap rencana pemindahan IKN bukan semata-mata perbedaan politik, tetapi sebuah perjuangan untuk melindungi Jakarta dan masyarakatnya dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat timbul. PKS juga menegaskan bahwa perlawanan terhadap IKN akan menjadi fokus utama dalam kampanye politik mereka, menunjukkan tekadnya dalam mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota yang berkelanjutan dan layak bagi penduduknya.